Rabu, 02 Maret 2011

PEMERINTAHAN INDONESIA BERSATU

ADI MULIA TARMIZI

1EB18

20210150

Pemerintahan Indonesia Bersatu merupakan salah satu awal perjuangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membuat Indonesia semakin maju. Pada saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhono membentuk Kabinet Indonesia Bersatu, yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia.Muncul beberapa program yang dibuat pemerintah pada saat kabinet Indonesia bersatu jilid 1 yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT), PNPM Mandiri dan Jamkesmas. Namun, program BLT tidak berjalan dengan baik, banyak para kalangan menilai program BLT mengajarkan kepada rakyat kita untuk mengemis, dan pada saat pembagian BLTpun tidak berjalan dengan baik, di beberapa daerah terjadi kericuhan pada saat pembagian BLT. Pada Perekonomian Indonesia Jilid II Bank Indonesia menetapkan empat kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini, yakni BI rate, nilai tukar, operasi moneter dan kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas, serta makroprudensial lalu lintas modal. Pro dan kontra berkembang seputar kapabilitas menteri-menteri dalam kabinet Indonesia Bersatu II ini. Kalangan ekonom terutama ekonom akademisi mempertanyakan kapabilitas seorang Hatta Rajasa di bidang ekonomi dan pengambilan kebijakan. Menurut Avikiani, fungsi kordinasi itu paling penting bukan ilmunya yang ada dimasing-masing menteri tetapi permasalahannya adalah bagaimana mengkordinasikan masing-masing menteri dijajaran ekonomi sesuai dengan rencana jangka pendek, menengah dan panjang. Kedua, bagaimana bisa mengkomunikasikannya dengan DPR dan serta kepala Daerah. Hal tersebut penting karena seringkali kebijakan tersebut tidak terlaksana, sebab kordinasi dengan kepala daerah yang kurang.fokus kabinet Indonesia Bersatu I adalah revitalisasi pertanian, perikanan dan perkebunan. Untuk kabinet Indonesia Bersatu II ini ada 3 fokus, yakni Infrastuktur, kemandirian pangan dan kemandirian energi. Jadi para menteri harus fokus pada 3 fokus tersebut. "Misalnya, Menteri Keuangan harus memberikan insentif terkait 3 fokus tersebut agar bisa berjalan dengan baik. Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan harus kompak, jadi jangan kontra produktif. Satu mau impor dan yang lain mau memproduksi di dalam negeri. Disini memang harus ada penetapan terlebih dahulu industri cluster-cluster apa yang akan ditetapkan untuk Indonesia yang akan datang.